Bogor, DELIKTIPIKOR – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menyesuaikan kebijakan guna meningkatkan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menerangkan, hingga Inpres tentang efisiensi anggaran diterbitkan pada Januari 2025, Pemkab Bogor masih menyesuaikan penerapan aturan tersebut.
“Semenjak Inpres 1 tahun 2025 diturunkan oleh pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah menyesuaikan, ada beberapa dinas pak Bupati sudah dua hari mengumpulkan TAPD dan SKPD bagaimana inpres ini bisa dijalankan dengan baik,” terang Sastra Winara, beberapa waktu lalu.
Sastra Winara menyampaikan bahwa sebagai hasil dari kebijakan efisiensi, Pemkab Bogor nantinya akan mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor, acara seremonial, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian mengenai besaran anggaran yang telah ditetapkan Pemkab Bogor dalam upaya efisiensi tersebut.
“hari ini setelah efisiensi, pemerintah daerah saya belum tau nih nilainya berapa, mudah-mudahan banyak hal-hal yang dianggap kurang tepat hari ini di Inpres kan jelas tuh, perjalanan dinas, makan dan minum, ATK dan sebagainya,” jelasnya.
“Makanya pak bupati saya tanyakan tadi belum beres, mudah-mudahan satu hingga dua hari ke delan sudah selesai berapa hasil dari efisiensi yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah daerah,” lanjut dia.
Sastra Winara menambahkan, bahwa anggaran yang dihemat melalui efisiensi ini nantinya akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk program yang lebih penting, seperti pembangunan sekolah dan perbaikan jalan.
“Hasil efisiensi itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk hal yang lebih penting, contoh tadinya bangun jalan satu kilometer, dengan adanya uang itu bisa ditambah jadi tiga kilometer, bangun sekolah yang tadinya 10 bisa jadi 20. Jadi uangnya tetap dipakai untuk segala prioritas pemerintah daerah,” tambahnya.
Sastra Winara menekankan bahwa setiap dinas telah diminta untuk merinci anggaran yang telah dikurangi setelah dilakukan efisiensi.
Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, Bupati Bogor akan mengambil tindakan.
“Makanya pak Bupati menyampaikan, silakan dinas terkait mengurangi, kalau nanti tidak sesuai, Bupati sendiri yang akan mengurangi. Sekarang dikembalikan dulu ke dinasnya, ke TAPDnya, silakan apa yang bisa dikurangi, kalau pengurangannya kecil, nanti biar pak Bupati yang ambil langkah,” tandasnya.
